Resume Pendidikan

Author: lukmaN# // Category:
ANALISIS SWOT
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ERA OTONOMI DAERAH


· Desentralisasi Pendidikan Melalui Undang-undang Otonomi Daerah
Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Otonomi Daerah mengisyaratkan kepada kita semua mengenai kemungkinan-kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih desentralistik.
Menurut Tilaar, ada tiga hal yang berkaitan dengan uregensi desentralisasi pendidikan, yaitu : (a) pembangunan masyarakat demokrasi; (b) pengembangan social capital; (c) peningkatan daya saing bangsa. Ketiga hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk dijadikan alas an mengapa desentralisasi pendidikan harus dilakukan oleh bangsa Indonesia.
Kalau mau jujur dengan diri sendiri, sebenarnya masih banyak daerah di Indonesia ini yang tidak atau belum siap untuk menerima berbagai kewenangan, termasuk menjalankan kewenangan bidang pendidikan ini. Alas an yang sering terdengar yang digunakan oleh daerah tersebut, diantaranya : (a) sumber daya manusia (SDM) mereka belum memadai; (b) sarana dan prasarana mereka belum tersedia; (c) anggaran pendapatan alsi daerah (PAD) mereka sangat rendah; (d) secara psikologis, mental mereka terhadap sebuah perubahan belum siap; (e) mereka juga gamang atau takut terhadap upaya pembaruan.
Secara empiris dan realitas dilapangan, harus diakui bahwa masih terdapat daerah tertentu yang belum siap menerima kewenangan dari pemerintah pusat, khususnya dalam bidang pendidikan ini.
Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai. Terdapat daerah tertentu yang kualitas SDM-nya belum dapat dengan baik memahami, menganalisis, serta mengaplikasikan konsep desentralisasi pendidikan ini. Kalaupun ada yang telah menyelesaikan program magisternya, jumlahnya tidak mencukupi atau tidak memadai.
Sarana dan prasarana belum tersedia secara cukup dan memadai. Selama ini, mungkin daerah-daerah tertentu asyik dan terlena dengan system dropping yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Mereka sangat terkejut ketika tiba-tiba memperoleh kewenangan untuk mengelola secara mandiri sebagian besar urusan urusan pendidikan di daerahnya. Untuk itu, mereka belum siap dengan segala bentuk sarana dan prasarana yang diperlukan. Kecuali, jika pemerintah pusat masih bersedia membantu atau menyediakan segala bentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan desentralisasi pendidikan tersebut.
Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka sangat rendah. Oleh karena itu, jika memungkinkan mereka masih berharap dapat diberi kesempatan untuk menunda pengimplementasian kebijakan tersebut di daerah mereka. Bila memungkinkan, mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya yang memiliki PAD yang lebih besar, yang membuat mereka bisa mendapatkan sistem silang.
Secara psikologis, mental mereka belum siap menghadapi sebuah perubahan. Perubahan merupakan sebuah keniscyaan. Namun, tidak semua orang memiliki pandangan dan sikap yang sama terhadap sebuah perubahan. Hal ini tidak tertutup akan terjadi pada sebagian aparat atau masyarakat di daerah tertentu. Ketakutan akan masa depan yang diakibatkan oleh prubahan yang terjadi, membuat mereka tidak siap secara mental menghadapi perubahan tersebut.
Mereka juga gamang atau takut terhadap upaya pembaruan. Pembaruan dalam bidang pendidikan saat ini kita kenal dengan sebutan pembaruan kurikulum. Setiap kali terjadi pembaruan kurikulum, para guru kembali disibukkan dengan berbagai kegiatan, seperti penataran, uji coba model, uji coba mekanisme, sosialisasi kurikulum, dan sebagainya.



Sikap Daerah
Berbagai sikap yang direpresentasikan oleh beberapa pemda dalam menghadapi implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan, diantaranya sebagai berikut:
Sebagian diantara mereka menunjukan kegembiraan karena hal itu sudah lama mereka tunggu-tunggu.
Ada pula yang menyikapi kebijakan itu dengan biasa-biasa saja.
Sikap lain yang dapat dibaca dari masyarakat Indonesia yaitu sikap pesimistis.
Sikap skeptis yang ditunjukan oleh sebagian pemda atau masyarakat memperlihatkan ketidakpercayaan mereka akan maksud baik pemerintah pusat.
Sikap lain yang diperlihatkan oleh sebagian pemda yaitu sikap khawatir dan rasa takut.
Bentuk Kewenangan Pusat
Pemerintah pusat masih saja mempertahankan bentuk-bentuk kewenangan di dunia pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi, khususnya pada Pasal 2, butir 11, bidang pendidikan tercantum 10 butir kewenangan yang masih dipegang pemerintah pusat, diantaranya terdapat 7 hal yang penetapannya masih digenggam oleh pusat. Tujuh hal ini di antaranya berhubungan dengan standar kompetensi siswa serta pengaturankurukulum nasional dan penilaian secara nasional; standar materi pelajaran pokok; gelar akademik; biaya penyelenggaraan pendidikan; penerimaan,perpindahan; sertifikasi siswa/mahasiswa; benda cagar budaya; dan kalender akademik.
Dampak Kebijakan
Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan desentralisasi pendidikan sebagai berikut :
a. Kemungkinan daerah akan memanfaatkan kondisi yang ada untuk mendapatkan atau memperoleh pendapatan daerah.
b. Desentralisasi pendidikan ini memberi peluang kekuasaan yang cukup kuat dan besar bagi kepala dinas pendidikan.
c. Kebijakan ini juga ada kemungkinan akan menimbulkan jurang yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin.
d. Desentralisasi pendidikan ini juga bisa berdampak negative terhadap pemerataan pendistribusian tenaga guru.
e. Desentralisasi ini hanya akan memindahkan praktik-praktik kotor korupsi, kolusi,dan nepotisme (KKN) dari pusat ke daerah.
f. Kita dapat juga memprediksi tentang kemungkinan beragamnya hasil belajar siswa.

Kekuatan Kebijakan Desentralisasi
Kekuatan kebijakan desentralisasi pendidikan adalah :
sudah merupakan kebijakan yang populis;
mendapat dukungan yang kuat dari berbagai pihak, khususnya dari para wakil rakyat yang menduduki kursi DPR-RI;
sebagai hal yang telah lama ditunggu menyusul adanya perubahan social politik;
kesiapan anggaran yang cukup dengan ditetapkannya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN tahun 2003;
efisiensi perjalanan anggaran sebagai wujud pemangkasan birokrasi.
Kelemahan Kebijakan Desentralisasi
kurang siapnya SDM daerah terpencil;
tidak meratanya pendapatan asli daerah (PAD), khususnya daerah-daerah miskin;
mental korup yang telah membudaya dan mendarah daging;
menimbulkan raja-raja kecil di daerah surplus;
dijadikan komoditas;
belum jelasnya pos-pos pendidikan, sehingga akan cukup merepotkan Depdiknas dalam mengalokasikannya.
Peluang Implementasi Kebijakan
Mengingat kibijakan ini lahir dari arus paling bawah (grass roots), walaupun baru terlaksana sekarang di era reformasi, kebijakan ini memiliki peluang yang cukup signifikan dalam hal keberhasilan pelaksanaannya karena telah menjadi focus perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dukungan dan control dari masyarakat dapat terus berjalan selama kebijakan ini digunakan.

· Problematika Seputar Pendidikan Moral dan Budi Pekerti
Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 2/89 Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas mrumuskan tujuan pada bab II, Pasal 4, yaitu mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu, sentuhan aspek moral/akhlak/budi pekerti menjadi amat kurang. Demikian pula, sentuhan agama yang salah satu cabang kecilnya adalah akhlak/budi pekerti/ menjadi amat tipis dan tandus.
Padahal zaman terus berjalan, budaya terus berkembang, teknologi berlari pesat. Arus informasi manca Negara bagai tidak terbatas. Hasilnya, budaya luar yang negative mudah terserap tanpa ada filter yang cukup kuat. Gaya hidup modern yang tidak didasari akhlak/budi pekerti cepat ditiru.
Pendidikan Budi Pekerti di Rumah
Krisis yang terjadi salah satu indicator penyebab terbesarnya adalah kegagalan dari dunia pendidikan baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Padahal ketiga sektor tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam rangka membentuk anak berbudi perkerti luhur.
Jika dilihat dari persentase jumlah anak yang ada di Indonesia, baru sekitar 12% yang dapat mengikuti program wajib belajar. Dapat dibayangkan jumlah yang tersisa masih sekitar 88% justru menjadi pekerja anak untuk membantu ekonomi keluarga. Jika mereka membantu orang tua berarti mereka sendiri tidak mempunyai kesempatan belajar di rumah, khususnya belajar penanaman nilai-nilai budi pekerti yang luhur.
Kalaupun ada keluarga yang memiliki kesadaran yang cukup tinggi dengan menanamkan nilai-nilai positif, khususnya nilai-nilai agama sejak dini notabene sudah termasuk nilai akhlak/budi pekerti di dalamnya, dapat dikatakan jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari.

Pendidikan Budi Pekerti di Masyarakat
Penanaman nilai-nilai budi pekerti di masyrakat pun menjadi sangat kurang sebagai akibat dari himpitan ekonomi. Keluarga yang anaknya terbebas/ tak terpengaruh sisi negative lunturnya nilai-nilai budi pekerti seperti narkoba, tawuran, seks bebas, dan lain-lain tidak peduli pada tetangga/ keluarga lain yang secara kebetulan mengalaminya, yang terpenting keluarga sendiri terlebih dahulu.
Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah
Para guru pun sudah merasa enggan menegur anak didik yang berlaku tidak sopan di sekolah. Anak didik sering kali berperilaku tidak sopan terhadap guru, melecehkan sesame teman, bahkan ada sekolah yang tidak berani mengeluarkan anak didik yang sudah jelas-jelas menggunakan narkoba. Kalaupun pada akhirnya diintegrasikan pula ke dalam enam mata pelajaran lainnya, yaitu matematika, IPA, IPS,kesenian, Bahasa Indonesia, dan Olahraga, rasanya masih kurang mengingat tingkat budi pekerti yang telah amat mahal dan langka di masa kini.

§ Kelemahan yang muncul dalam rangka upaya memecahkan atau menanggulangi masalah kemerosotan moral dan budi pekerti anak di antaranya sebagai berikut :
b. Pada tataran pemerintah, baru hanya sebatas membuat peraturan, belum sampai pada upaya optimal dalam menanggulangi kemerosotan moral dan budi pekerti anak.
c. Kondisi ekonomi di Indonesia yang terpuruk menimbulkan krisis di segala bidang termasuk bidang pendidikan.
d. Era globalisasi sangat berpengaruh pada pergeseran nilai-nilai moral dan budi pekerti anak.
e. Teladan para birokrat atau elit politik terasa demikian kurang.
§ Tantangan yang akan mengahadang dalam upaya menanggulangi kemerosotan moral dan budi pekerti anak antara lain sebagai berikut :
Arus globalisasi dengan teknologinya yang berkembang pesat merupakan tantangan tersendiri dimana informasi baik positif maupun negative dapat langsung diakses dalam kamar atau rumah.
Pola hidup dan perilaku yang telah bergeser sedemikian serempaknya di tengah-tengah masyarakat juga merupakan tantangan yang tidak dapat diabaikan.
Moral para pejabat/birokrat yang memang sudah amat melekat seperti “koruptor”, curang/tidak jujur, tidak peduli pada kesusahan orang lain, dan lain-lain, ikut menjadi tantangan tersendiri karena bila mengeluarkan kebijakan, diragukan ketulusan dan keseriusannya mengimplementasikan secara benar.
Kurikulum sekolah mengenai dimasukkannya materi moral dan budi pekerti ke dalam setiap mata pelajaran juga cukup sulit.
Kondisi ekonomi Indonesia juga menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, bagaimanapun, setiap ada kebijakan pasti memerlukan dana yang tidak sedikit.

· ISU SEPUTAR EVALUASI PENDIDIKAN SECARA NASIONAL
Kebijakan Mentri Pendidikan Nasional yang berani dan inovatif menghapus ebtanas secara bertahap, SD tahun 2002 dan SLTP/SMU tahun 2003 mendatang, menunjukan kemauan pemerintah (political will) untuk memutus persoalan-persoalan filosofis dan teknik di seputar penyelenggaraan ebtanas dengan praktik-praktik penyelenggaraan yang menyeleweng dan berbiaya tinggi, serta untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ditemui dalam system ebtanas dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan peran sumber daya manusia lebih efektif.
Di samping itu juga untuk penyempurnakan penilaian pendidikan yang lebih realistis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Panduan ujian akhir sekolah sebagai ganti ebtanas merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional, diikuti dengan sosialisasi ke tingkat daerah. Kepala Pusat Pengujian Departemen Pendidikan Nasional, Sunardi mengatakan bahwa terdapat dua hal penting yang menjadi prinsip pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN), yaitu prinsip memberdayakan sekolah dan prinsip desentralisasi. Satu hal dalam UAN ini terkandung filosofi bahwa nilai ujian akhir berfungsi sebagai alat seleksi ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Hal ini terjadi karena UAN sangat menekankan objektivitas dan kejujuran sebagaimana Mendiknas menyatakan bahwa dunia pendidikan harus berani menegakkan prinsip kebenaran kepada masyarakat secara jujur.
Berkaiatan dengan penilaian yang terdapat dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 yang sedang diujicobakan, terdapat kententuan penilaian yang disebut benchmarking. Benchmarking merupakan suatu penilaian terhadap proses dan hasil untuk menuju ke suatu unggulan yang memuaskan. Hasil dari penilaian itu bermanfaat ganda, yaitu pertama, dapat dipakai untuk menilai kompetensi siswa dan kedua, dapat dipakai untuk memberikan peringkat sekolah, yaitu untuk dasar pembinan guru dan kinerja sekolah.
Berkaitan dengan penilaian, dalam KBK 2004 dikenal ada penilaian Akhir Satuan Pendidikan dan Sertifikasi. Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran, diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh pencapaian ketuntasan belajar siswa dalam satuan waktu tertentu. Di dalam lingkungan sekolah, penilaian ini sering dikenal dengan nama Ujian Akhir Sekolah (UAS).
Proses desentralisasi pendidikan meliputi dua konsep utama. Pertama, pemindahan kewenangan kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Kedua, segi yang lebih spesifik adalah pemindahan berbagai keputusan mengenai sector pendidikan dari pemerintah kepada masyarakat.
Kekuatan yang ada bagi terlaksananya desentralisasi pendidikan khususnya mengenai pelaksanaan Ujian Akhir Nasional yang menjadi cirri khas Kurikulum KBK 2004 antara lain:
1. Persiapan yang cukup matang dengan menekankan penilaian berbasis kelas. Berbasis kelas maksudnya, adalah penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan hasil belajar (kompetensi) siswa, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik/perbaikan proses belajar mengajar dan menentukan kenaikan kelas.
2. UAN, merupakan instrument untuk memperoleh informasi tentang pencapaian benchmarking, yaitu penilaian proses dan hasil untuk menuju keunggulan yang memuaskan.

o Kelemahan-kelemahan ebtanas, yaitu sebagai berikut :
Ebtanas tidak mampu mengukur pencapaian prestasi akademik secara komprehensif, tetapi hanya terhadap sejumlah tujuan instruksional tertentu;
Pengujianya hanya dilakukan secara temporal dan dalam waktu yang singkat;
Hanya mampu mengumpulkan informasi yang terkait dengan kemampuan kognitif sementara yang nonkognitif tidak dapat dievaluasi;
Validitas dan reabilitas instrument rendah (seperti bidang studi PPKn);
Banyak menimbulkan bias perlakuan terhadap skor.
Sistem ebatanas juga berdampak melahirkan kesenjangan antarsekolah yang berada di Jawa dan luar Jawa.
o Peluang bagi Pelaksanaan UAN, secara yuridis memiliki kekuatan hokum, yaitu dengan ditetapkannya SK mendiknas No.012/U/2002 yang mengatur tentang sistem Penilaian SD dan Sederajat. Peluang lainnya adalah dengan adanya desentralisasi pendidikan dan dukungan SDM, terutama guru, khususnya kepala sekolah di daerah, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bersama-sama menyelenggarakan pendidikan di daerah masing-masing menjadi lebih bermutu. Peluang berikutnya yaitu dukungan orang tua, dan masyarakat stakeholder yang tinggi terhadap kebijakan pendidikan harus dimanfaatkan, juga anggaran pendidikan yang saat ini sebesar 20%.

Tantangan bagi pelaksanaan evaluasi pendidikan secara nasional ini, khususnya berkaitan dengan penilaian berdasar KBK 2004, adalah :
a. Moral/menalitas birokrasi tingkat pusat, daerah, dan sekolah yang tidak berubah terhadap perbedaan ujian akhir dengan ebtanas;
b. Mentalitas guru yang beranggapan ujian akhir sekolah membebani guru sebagaimana penilaian dalam sistem ebtanas;
c. Kualitas SDM guru yang tidak merata antara kota dan daerah.





· KEBIJAKAN TENTANG KUANTITAS DAN KUALITAS GURU
Tidak dapat disangkal lagi tentang besarnya arti pendidikan sebagai faktor universal yang mutlak ada dan harus diperhatikan secara khusus. Tidak berlebihan jika posisi pendidikan seharusnya dijadikan sebagai “public good”.
Di Indonesia sudah seharusnya pendidikan diprioritaskan pengembangannya. Jika dicermati sudut political will pemerintah, gagasan untuk itu telah diwujudkan melalui kebijakan pemerintah pada sektor pendidikan yaitu kurikulum 2004 yang penekanannya lebih pada dasar-dasar kompetensi atau dengan kata lain kurikulum berbasis kompetensi.
Seorang guru dituntut untuk memberikan perhatian sebesar-besarnya bagi mutu pendidikan, rasanya tidak adil jika kesejahteraannya diabaikan. Begitu santernya mitos tentang status sosial guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, seolah-olah guru pekerja sosial tanpa imbalan, dan guru merupakan pekerjaan orang dungu.
Jika ada keinginan pemerintah menaikkan gaji guru, baik berita maupun baru keinginan, harga-harga telah melambung tinggi mendahului kenaikkan sesungguhnya yang masih saja tetap tidak memadai. Ditambah lagi dengan efek berita kenaikan gaji yang menyodok meningkatnya kenaikan harga. Alhasil, kadang-kadang justru dengan kenaikan gajinya, kesejahteraan guru bukan semakin membaik malah semakin memburuk.
Masalah kuantitas dan kualitas guru saat ini, juga merupakan hal yang dilematis. Secara objektif jumlah guru saat ini memang kurang memadai, namun hal ini tidak dapat dipukul rata begitu saja karena ternyata jumlah yang sedikit ini salah satu indikatornya adalah masalah pemerataan guru. Oleh karena itu, sampai saat ini sekolah yang maju diperkotaan dapat terus bertahan dan kemajuannya, sementara sekolah yang kekurangan guru dipedesaan/daerah terpencil semakin terisolasi dan semakin terpuruk/menurun kualitasnya.

o Kekuatan bagi peningkatan dan penambahan kuantitas dan kualitas guru adalah adanya niat baik pemerintah pusat untuk dapat melakukan pemerataan jumlah guru dengan sistem “guru kontrak” dan mengadakan perubahan kurikulum dengan berbasis pada kompetensi (KBK). Hal ini merupakan good will dari pemerintah terhadap dunia pendidikan.
o Kekuatan lain bagi peningkatan mutu guru sebagai salah satu tuntutan dalam penciptaan SDM yang bermutu melalui kegiatan pendidikan yang lebih berkualitas adalah dengan dinaikkannya anggaran pendidikan menjadi 20 % dari APBN.
o Kelemahan-kelemahan yang bakal timbul dalam rangka menambah jumlah guru melalui sistem kontrak adalah masalah kualitas guru yang dikontrak. Artinya, guru kontrak dapat saja merupakan guru kagetan, asal-asalan. Ditinjau dari sudut anggaran/dana pun menjadi berlipat dibandingkan membiayai dalam bentuk lain untuk tujuan yang sama.
o Pada dasarnya peluang untuk membuat guru di Indonesia professional dalam bidangnya itu ada. Tinggal bagaimana pemerintah melaksanakannya. Hal ini telah didukung dengan adanya kebijakan pemerinth menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Peluang lain adalah perhatian yang besar dari berbagai pihak termasuk bantuan dari luar negeri.
o Tantangan yang membentang luas justru pada level implementasi. Sudah tidak asing lagi bahwa departemen dengan cap paling koruptor kedua adalah justru Departemen Pendidikan Nasional. Kita masih saja merasa was-was kalau-kalau rencana baik dan manis yang telah digariskan hanya sebatas wacana, tidak sampai implementasi.

Oleh karena itu, pemerintah harus membuat terobosan dalam membangun. Artinya harus ada pemerataan di bidang pembangunan. Hal ini barangkali dapat diatasi dengan adanya UU mengenai otonomi daerah. Disamping itu, pemerintah baik pusat maupun daerah, juga harus membuat program menstimulus lagi guru-guru yang mau mengabdi di daerah-daerah terpencil.






· ISU KEBIJAKAN PENDIDIKAN KELUARGA di PERKOTAAN
Apabila dalam proses pendidikan tidak terjadi perubahan tingkah laku/perilaku peserta didik, gagallah pendidikan itu. Jadi yang terpenting dalam pendidikan adalah bagaimana terjadinya perubahan perilaku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, yang semuanya dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagaimana dikemukakan oleh Bloom.
Oleh karena itu, manusia Indonesia yang diharapkan dan harus diupayakan melalui pendidikan adalah manusia yang bermoral, berilmu, berkepribadian, dan beramal bagi kepentingan manusia, masyarakat, bangsa, dan agama. Jika pendidikan di keluarga baik, disekolah dan dimasyarakat diharapkan akan baik pula, selama kondisinya kondusif, dan begitu pula sebaliknya. Khususnya moral dan budi pekerti masyarakat di perkotaan yang notabene terpolusi oleh teknologi canggih yang serba instant.

1. Kondisi Anak Indonesia
Hari ini jutaan anak di negeri ini sedang terpuruk dalam kehidupan yang mengerikan. Terserak dijalan-jalan berdebu sebagai pengemis, pengamen, bahkan pencopet. Belum terhitung mereka yang menjadi pekerja paksa di pabrik-pabrik. Ini tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini lebih dari sebelas juta anak mengalami putus sekolah dan enam juta di antaranya menjadi pekerja anak. Jika pendidikan formal saja tidak diperoleh, apalagi pendidikan nonformal. Asumsi ini didasarkan pada data empiris bahwa anak yang putus sekolah terutama disebabkan oleh himpitan ekonomi atau tuntutan kebutuhan keluarga. Oleh karena itulah, anak yang telah dapat membantu orang tuanya akan meninggalkan bangku sekolahnya.
Yang lebih parah adalah adanya indikasi pemaksaan orang tua terhadap anaknya untuk berhenti bersekolah, karena untuk bekerja ekstra keras demi menutupi kebutuhan ekonominya. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecilnya dengan hal-hal positif membentuk tumbuh kembang, justru mengalami masa teramat sulit. Mereka harus bekerja, bekerja, dan bekerja. Tidak ada sedikitpun sentuhan pendidikan.



2. Problema Keluarga Berada
Realitas lain yang juga cukup menyedihkan adalah realitas yang terjadi pada keluarga kaya di perkotaan. Mereka umumnya bersekolah di lembaga formal, bahkan ditempat-tempat bonafide. Namun, pada umumnya orang tua mereka sibuk sekali. Pada level ini orang tuia justru hanya memikirkan materi yang telah mereka miliki. Mereka selalu kurang sehingga harus selalu menambah dan menambah materi. Anak-anak amat kurang dalam mendapatkan nilai-nilai pendidikan di keluarga yang seharusnya banyak mengiringinya dengan nilai agama yang didalamnya termasuk pendidikan moral dan budi pekerti.
3. Problem Broken Home
Banyak hal yang dapat menyebabkan anak berperilaku negative akibat krang harmonisnya keluarga. Anak-anak akan mencari pelarian keluar rumah. Kalau pelarian keluarnya itu berada pada lingkungan yang baik dan mendukung, anak akan selamat. Meskipun begitu anak akan tetap merasa tidak nyaman dirumah. Padahal, salah satu hak anak dirumah adalah memperoleh kenyamanan dan ketenangan.

o Kekuatan Pendidikan Keluarga di Perkotaan :
Konvensi internasional mengenai hak anak sudah diratifikasi Indonesia sejak 1990.
Dalam UUD 1945 pun telah termaktub hak bangsa Indonesia, khususnya anak untuk memperoleh pendidikan.
Kekuatan lain dalam rangka mengangkat bentuk penddikan nak dalam keluarga adalah adanya hak anak dalam pandangan agama Islam.
Mutu kesadaran pendidikan agama Islam di keluarga sudah mulai muncul di kota-kota besar.
o Kelemahan Pelaksanaan Pendidikan Keluarga di Perkotaan :
Kelemahan bagi terlaksananya pendidikan keluarga di perkotaan dengan baik adalah factor ekonomi keluarga akibat himpitan perekonomian Negara Indonesia sendiri.
Kurang baiknya kerja sama antara orang tua, pemerintah, dengan masyarakat.
Bantuan dari pemerintah belum maksimal dalam megupayakan pendidikan yang baik di sekolah.
Moral orang tua/pejabat yang bisa mengajari tanpa memberi teladan.
o Peluang Implementasi Pendidikan Keluarga
Adanya konvensi mengenai HAM Anak yang banyak memfokuskan agendanya pada pendidikan anak walau tidak melulu formal.
Peluang pendidikan di keluarga akan menjadi cukup signifikan.
Kesadaran keluarga di masyarakat sudah mulai timbul akibat banyaknya terjadi tindak kriminal, kekerasan, pornografi yang langsung berakibat pada anak.
o Hambatan Pelaksanaan Pendidikan Keluarga :
Faktor kejujuran pada pejabat/birokrat/LSM yang secara langsung menangani masalah anak.
Faktor himpitan ekonomi yang berimbas dari tekanan makro/global.
Faktor mekanis dan kejujuran para pemakai tenaga kerja anak.
Faktor ketidaktahuan dan kesadaran orang tua berekonomi lemah yang kurang.
e. Faktor ketidakpedulian orang tua karier terhadap pembinaan pendidikan di keluarga berlandaskan agama amat minim.

· ISU KEBIJAKAN SEPUTAR SUPERVISI PENDIDIKAN
Supervisi pendidikan merupakan bagian dari fungsi-fungsi pokok administrasi pendidikan. Fungsi-fungsi pokok administrasi pendidikan secara keseluruhan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, komunikasi, supervisi, kepegawaian, pembiayaan, dan penilaian.
1. Kepala Sekolah sebagai Supervisor
Supervisi sebagai fungsi administrasi pendidikan berarti aktivitas-aktivitas untuk menentukan kondisi-kondisi atau syarat-syarat esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan pendidikan.
Upaya-upaya untuk mencapai tingkat kemajuan sekolahnya, harus terus-menerus dilakukan oleh kepala sekolah selaku supervisor. Jadi, dapat dikatakan bahwa kepala sekolah, disamping bertanggung jawab dalam hal kelancaran proses belajar mengajar dan kegiatan administrasi sekolah sehari-hari lainnya sebagai wujud perannya selaku administrator, juga bertanggung jawab mengawasi, membina, dan memotivasi kinerj para guru dan pegawai lainnya sebagai wujud perannya selaku supervisor.
2. Penilik dan Pengurus sebagai Supervisor
Ada pula supervisi yang dilakukan oleh para penilik dan pengawas dari dinas tingkat kecamatan atau kabupaten/kota. Sebagaimana kepala sekolah, para penilik dan pengawas ini juga melakukan pengawasan dan pembinaan kinerja para kepala sekolah, guru-guru dan pegawai lainnya dalam rangka peningkatan mutu dan kemajuan suatu sekolah.
o Adapun prinsip-prinsip atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan supervisi tersebut, yaitu :
a. harus bersifat konstruktif;
b.harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya;
c. harus sederhana dan informal dalam pelaksanaannya;
d.harus dapat memberikan perasaan aman kepada para guru dan pegawai yang disupervisi;
e. harus didasarkan atas hubungan professional.
o Kekuatan: Supervisi Bukan Barang Baru
a. Supervisi bagi kepala sekolah bukanlah hal aneh dan baru.
b. Para guru menyadari betul bahwa segala usaha yang dilakukan semata-mata demi tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif.
c. Kerjasama yang baik dan harmonis antara kepala sekolah, guru, dan pegawai lainnya akan melancarkan implementasi program pendidikan yang direncanakan bersama.
d. Adanya pengawasan atau supervise dari dinas pendidikan kabupaten/kota akan membuat kepala sekolah, guru, dan pegawai lainnya selalu berada pada kondisi siap mengerjakan yang terbaik.
o Hambatan : Hubungan Atasan-Bawahan
a. Sering kali pendekatan kepala sekolah selaku supervisor didasari atas hubungan atasan-bawahan.
b. Masih adanya sebagian supervisor dari dinas pendidikan kabupaten/kota selain bersikap bagai atasan-bawahan saat menjalankan tugasnya, juga ingin dilayani bagai raja.
c. Sebagian supervisor hanya menunjukkan kesalahan dan kekurangan kinerja kepala sekolah, guru, dan staf tanpa berupaya memberikan solusi pemecahan atau memberikan bagaimana yang seharusnya dan sebaiknya.
o Tantangan : Mental Supervisor
Mental supervisor yang tidak jujur akan menghambat hasil kemajuan sekolah yang diawasi karena tidak difokuskan pada fungsi yang sesungguhnya, melainkan hanya memikirkan amplop semata.
Pola hubungan atasan bawahan yang dikondisikan sebagai sisa peninggalan orde baru membuat kinerja kepala sekolah, guru, dan staf kurang efektif.

· ISU KEBIJAKAN TERKAIT KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK)
Perubahan dan penyempurnaan kurikulum merupakan hal biasa terjadi di negara mana pun di dunia, sebagai wujud dari responsifnya sebuah kurikulum dengan adanya perubahan dan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perubahan tersebut menjadi alas an utama yang digunakan oleh perancang kurikulum untuk melakukan perubahan kurikulum tersebut.
Kurikulum yang dirancang berdasarkan kompetensi ini dikembangkan untuk memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakpastian, dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Kurikulum ini ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya bangsanya.
Sebagai salah satu stakeholder, guru teatp menjadi sorotan. Hal-hal yangmenjadi perhatian para pengamat bidang pendidikan yang berhubungan dengan guru ini ialah:
a. mindset guru sulit berubah;
b. kemampuan guru selalu menjadi pertanyaan;
c. komitmen guru terhadap tugas akademiknya acap kali dipermasalahkan;
d. kreativitas guru kurang mendapatkan pembinaan;
e. kesejahteraan guru kurang diperhatikan.
o Kekuatan : Sikap Peduli Pemerintah
Kepedulian pemerintah dalam menjawab tuntutan zaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini cukup responsif. Tingkat kepedulian terhadap pendidikan merupakan kekuatan yang amat fundamental dan urgent. Kita dapat melihat ke belakang. Masa Pra-Orde Baru, pendidikan dijadikan sebagai alat indoktrinasi. Pada masa orde baru, pendidikan dijadikan alat penyeragaman dengan ekonomi sebagai panglima. Hasilnya, pada akhir masa orde baru, pendidikan justru mengingkari kebhinekaan sebagai potensi kekayaan dan keragaman budaya di Indonesia bahkan sebagai filsafah bangsa Indonesia. Jadi sudah amat cukup lama pendidikan di Indonesia dianaktirikan, dipinggirkan, di pandang sebelah mata. Padahal, berhasilnya pendidikan disuatu Negara akan berdampak positif pada semua kehidupan.
Oleh karena itu, kita dapat berbangga hati jika pada akhirnya kepedulian pemerintah saat ini cukup besar pada bidang pendidikan. Kekuatan lain bagi terlaksananya kurikulum berbasis kompetensi (KBK) ini adalah kesiapan Depdiknas dalam sosialisasi kurikulum ini ke sekolah-sekolah di Indonesia, beberapa saat lalu kurikulum berbasis kompetensi telah diujicobakan untuk lebih menyempurnakan kembali bagian-bagian yang masih perlu revisi.

o Kelemahan : ini sebuah proyek
Ada pula yang menjadi kelemahan kurikulum ini, yaitu segi pengelolaannya dikhawatirkan sebagaimana budaya yang telah lalu, KBK dianggap sebagai sebuah proyek. Kelemahan lainnya adalah dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai Otonomi Daerah (OTDA), kemungkinan terjadinya hambatan menjadi besar juga. Masyarakat Indonesia baru ini diharapakan lahir dari pendidikan yang bermutu yang menuntut prinsip-prinsip :
partisipasi masyarakat di dalam mengelola pendidikannya.
demokratisasi proses pendidikan.
sumber daya pendidikan yang professional.
sumber daya penunjang yang memadai.
o Peluang bagi terlaksananya kurikulum berbasis kompetensi sebagai salah satu indikasi pendukung dalam terciptanya pendidikan nasional yang dicita-citakan jelas-jelas termaktub dalam kebijakan yang sedang dirintis didukung 3 sumber utama yaitu : (a) GBHN 1999-2004 atau TAP MPR-RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004; (b) Program Pembangunan Nasional (PROPENAS 2000-2004; (c) APBN 2001.

· MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT
Kehidupan global merupakan kehidupan yang penuh dengan tantangan sekaligus membuka peluang-peluang baru bagi pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi untuk memperoleh kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Sendi pendidikan termasuk yang cukup sensitive menghadapi era globalisasi ini. Disinilah tantangan sekaligus peluang bagi peningkatan mutu pendidikan Indonesia baik untuk memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas bagi kebutuhan domestik maupun global.
Paradigma Baru Pendidikan
Paradigma baru pendidikan untuk mengahadapi era global sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar, bahwa pokok-pokok yang harus ada pada paradigma pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut :
Pendidikan ditujukan untuk membuat masyarakat Indonesia baru yang demokratis.
Untuk mencapai masyarakat yang demokratis diperlukan pendidikan yang dapat menumbuhkan individu dan masyarakat yang demokratis.
Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan tingkah laku yang dapat menjawab tantangan internal sekaligus tantangan global.
Pendidikan harus mampu mengarahkan lahirnya suatu bangsa Indonesia yang bersatu serta demokratis.
Di dalam menghadapi kehidupan global yang kompetitif dan inovatif, pendidikan harus mampu mengarahkan kemampuan berkompetisi di dalam rangka kerja sama.
Pendidikan harus mampu mengembangkan kebhinekaan menuju pada terciptanya suatu masyarakat Indonesia yang bersatu di atas kekayaan kebhinekaan masyarakat.
Pendidikan harus mampu mengIndonesiakan masyarakat Indonesia sehingga setiap insan Indonesia merasa bangga menjadi insan Indonesia.
2. Akualisasi Pendidikan
Aktualisasi pendidikan nasional yang baru, mengisyaratkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak lagi dipikul hanya oleh pemerintah, tetapi juga dibebankan kepada masyarakat. Masud pernyataan ini adalah pemerintah dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab pada segala hal yang berkaitan dengan pendidikan. Pemerintah dan masyarakat harus memilki kepedulian yang sama terhadap mutu dan keberhasilan pendidikan.
Bagi Indonesia, pendidikan berbasis masyarakat sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Sudah lama pendidikan berbasis masyarakat tumbuh dan berkembang, bahkan tetap eksis sampai saat ini. Hanya saja istilahnya berbeda dan baru muncul pada tahun-tahun terakhir. Bentuk pendidikan berbasis masyarakat yang masih ada dan tetap eksis sampai saat ini, bahkan menjadi model pendidikan yang cukup menjadi trend adalah madrasah dan pesantren.
o Kekuatan : Kebijakan Makro dan Mikro
a. Pembukaan UUD 1945 yang menyuratkan tujuan pendidikan nasional adalah membentuk warga Negara yang cerdas mandiri dengan dilandasi takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Ketetapan MPR (1999:80-81) mengamanatkan upaya memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan untuk tahun anggaran 2003 ini sebesar 20%.
c. Ketetapan MPR ini juga diharapkan akan berdampak meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
d. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pembaruan sistem pendidikan termasuk pemabruan kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik.
o Kelemahan : Banyak “Penumpang Gelap”
Kelemahan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ialah telah memudarkan pendidikan berbasis masyarakat yang berorientasinya semata-mata tidak lagi demi kepentingan masyarakat. Penyebab lain yaitu kondisi ekonomi di Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan. Hal lain yang juga menjadi penyebab lemahnya pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat ini adalah pola pengambilan keputusan pemerintah yang top down. Dalam hal ini banyak penumpang gelap yang mengejar keuntungan dari hal-hal yang memang sengaja disembunyikan oleh para pembuat keputusan.
o Peluang yang mungkin timbul dan mendukung terlaksananya pendidikan berbasis kompetensi berjalan dengan baik adalah sebagai berikut :
a. Dukungan yang tinggi dari para praktisi pendidikan yang secara tidak langsung seharusnya beruntung dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai pendidikan berbasis masyarakat.
b. Landasan hokum yang kuat mengingat kebijakan ini tertuang dengan jelas pada Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pada tataran makro yang ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas, mandiri, dan bertakwa.
c. Dukungan pemerintah melalui kebijakannya dengan mengeluarkan TAP MPR yang akan meningkatkan anggaran pendidikan sebesar 20 %.
· Tantangan yang mungkin muncul sebagai penghalang terlaksananya pendidikan berbasis masyarakat ini adalah berebutnya berbagai macam kepentingan yang akan memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi, kelompok/golongan, dan kepentingan politik. Bertolak dari sistem pendidikan yang berlaku selama ini, kiranya bangsa Indonesia perlu mewujudkan visi pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia.




· KEBIJAKAN PENDIDIKAN di ERA GLOBALISASI
Pada era globalisasi ini, baik yang mencakup aspek ekonomi, budaya, politik, atau aspek sosial sekalipun akan memberikan kemungkinan yang sangat terbuka bagi siapa saja untuk turut bersaing di setiap negara peserta. Persaingan bebas seperti ini menuntut kemungkinan kesiapan setiap Negara secara optimal bila ingin tetap bisa berperan serta. Kalau tidak, Negara tersebut harus bersiap-siap untuk bangkrut dan keluar dari arena persaingan.
Era globalisasi juga merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan bahwa dunia ini sudah semakin dunia ini sudah semakin mengecil. Kita tidak akan lagi bisa menyembunyikan kebobrokkan atau keadaan yang buruk dari suatu negara. Hal itu kemungkinan terjadi berkat kemajuan teknik informatika.
Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi ini tampaknya belum mengarah pada suatu sistem yang mantap dan professional. Satu sisi upaya untuk menjawab tantangan global sebagai sebuah keniscayaan, disisi lainnya hal itu dianggap sebagai sebuah upaya untuk mematikan pendidikan tinggi swasta atau negeri tertentu yang ada di Indonesia.

o Kekuatan : Kualitas dan Kuantitas Perguruan Tinggi
Dilihat dari sektor demografi, Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang sangat besar. Hal ini merupakan satu kekuatan yang patut diperhitungkan oleh negara-negara lain. Di samping itu, jumlah perguruan tinggi yang cukup besar di negara ini, dapat pula menjadi nilai atau posisi tawar yang baik, terutama beberapa diantaranya dapat dikatakan memiliki peringkat yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan universitas atau perguruan tinggi di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

o Hambatan : Krisis Multidimensi
Krisis multidimensiyang melanda kawasan Asia Tenggara dan beberapa negara Asia Timur dalam beberapa tahun belakangan ini membuat kondisi perekonomian negara di kawasan tersebut belum mampu bangkit kembali terutama negara Indonesia. Usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia lewat dunia pendidikan menjadi terbengkalai dan terhambat. Beberapa negara ASEAN yang telah lebih dulu berhasil lepas dari krisis, akhirnya mampu meningkatkan jumlah sarjananya yang secara persentase lebih besar dibandingkan dengan negara Indonesia. Sementara Indonesia masih bertahan dengan program wajib belajar 9 tahun yang tertunda penuntasannya karena krisis multidimensi tersebut.
o Peluang : Antara Motivasi dan Menangkap Peluang
Peluang Indonesia untuk dapat bangkit dan bersaing dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebenarnya cukup besar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kondisi dan kecenderungan global yang disebabkan oleh majunya teknologi informatika membuat motivasi dan keinginan umum manusia untuk terus maju dan bergerak ke depan menjadi sesuatu yang besar. Selain itu, umumnya disebabkan kemampuan penguasaan bahasa asing terutama Inggris para tenaga akademik tersebut tidak memenuhi syarat. Akhirnya, peluang-peluang tersebut terbuang percuma, tanpa ada yang memanfaatkannya. Pemerintah Indonesia tidak mempersiapkan sebelumnya para tenaga akademik ini dalam menyambut berbagai peluang tersebut. Pelatihan-pelatihan bahasa Inggris dan TPA secara intensif dan berkesinambungan merupakan salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan untuk dapat dilaksanakan.

o Tantangan : Antara Memerangi Kebodohan dan Stabilitas Ekonomi
Dengan demikian, tantangan terbesar bangsa ini adalah bagaimana mengalahkan kebodohan yang sementara ini sedang melanda sebagian rakyatnya. Meningkatkan mutu SDM lewat pendidikan menjadi sesuatu yang bersifat keniscayaan. Upaya pemerintah yang akan menaikkan anggaran belanja bidang pendidikan sebesar 20 %, haruslah menjadi kenyataan. Janganlah hal itu hanya sekedar isapan jempol atau hanya digunakan sebagai pemanis bibir ketika sedang berbicara.
Dalam menghadapi AFTA 2003 dan WTO 2020, Azahari melihat tantangan yang perlu dicermati oleh pemerintah Indonesia ialah berusaha mempertahankan suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkelanjutan. Sejalan dengan berlakunya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah semua kewenangan pemerintah pusat telah diserahkan kepada pemerintah daerah, kecuali pada bidang-bidang tertentu. Termasuk diantaranya bidang peningkatan mutu dan pemberdayaan SDM di setiap daerah masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah baik pusat atau daerah yaitu bagaimana membagi wewenang ini agar tidak menjadi tumpang tindih atau bahkan menjadi sumber permasalahan atau konflik antara pemerintah pusat dan daerah.

· KEBIJAKAN MEDIA MASSA DAN PENDIDIKAN ANAK
Marshal Mc. pada 20 tahun yang lalu telah memperkirakan bahwa media menghasilkan pengaruh sosial dan psikologi pada audience, termasuk hubungan social yang khusus serta bentuk kesadaran dan cara berpikir yang khusus pula dengan isi yang disampaikan dalam keadaan yang sangat luas.
Arus informasi yang cepat melalui media massa berdampak pada aktivitas manusia yang membuat peradaban berubah menjadi global. Media massa adalah sebuah ungkapan yang mengandung pengertian sebagai proses penyampaian berita melalui sarana teknis untuk kepentingan umum dengan kelompok sasaran yang besar, di mana penerima dapat merespons berita yang telah diterima secara langsung.
Peran Media Massa
Saat ini, di negara-negara industri setiap keluarga memiliki berbagai macam alat/media elektronik atau media cetak, baik berupa radio, televisi, VCD, computer, koran, dan buku-buku. Baik orang dewasa maupun anak sudah tidak asing lagi terhadap benda-benda tersebut. Dengan demikian, media tersebut sangat efektif sebagai sarana dalam dunia pendidikan. Media dapat menambah pengetahuan dan membentuk perkembangan kemampuan serta ketrampilan anak.
Bagi anak-anak dan remaja,media massa merupakan sumber informasi penting tentang dunia sekeliling mereka. Banyaknya jumlah informasi yang mereka peroleh akan memberi atau meningkatkan wawasan serta pola pikir yang lebih maju serta kreatif. Media mssa dapat berfungsi sebagai pelengkap dalam dunia pendidikan, lebih khusus lagi bagi pendidikan anak-anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Tandowidjojo, ada sejumlah alat komunikasi massa yang kehadirannya tidak dapat dihindari. Alat-alat komunikasi seperti radio, koran, televisi, dan komputer telah mengubah rangsangan pendengaran dan penglihatan dalam rumah tinggal. Begitu banyak dan kuatnya arus informasi yang luar biasa itu, justru telah menjadikan media gagal mencukupi kebutuhan anak remaja.

Manfaat Media Massa : Pro dan Kontra
Pro dan kontra tentang manfaat penggunaan media massa, di satu sisi secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan pengalaman kepada anak dan remaja. Di sisi lain, media dapat menimbulkan harapan-harapan palsu atau menghalangi pencerahan pengalaman anak itu sendiri.
Pada kenyataannya, kondisi tersebut disikapi oleh masyarakat dengan beragam tanggapan. Ada di antaranya yang melihat bahwa kesenjangan pendidikan di masyarakat sangat beragam menangkap media informasi yang sampai kepadanya.
Televisi : Antara Keunggulan dan Kepedulian
Untuk memperoleh informasi dan hiburan masyarakat dapat memilih media massa yang disukai baik televisi, radio, video game, surat kabar, komputer,dan sebagainya. Namun demikian, kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan yang sarat dengan pendidikan kurang terpenuhi oleh berbagai media massa yang ada. Di samping itu, kurang memerhatikan dampak yang telah ditayangkan bagi perkembangan anak khususnya maupun khayalan-khayalan yang merasuk pada setiap pemirsa.
Keunggulan media televisi jika dibandingkan dengan media lain adalah :
mudah masuk ke sasaran pemirsa, sehingga dapat dengan mudah memengaruhi perilaku manusia;
lebih menarik dari segi hiburan karena dengan pengolahan teknologi yang canggih.
memiliki daya jangkau yang luas;
dapat memberikan informasi yang actual dalam tempo yang bersamaan dan cepat;
memiliki dunia bisnis;
lebih murah dalam pembiayaan, dan lain-lain.
Sebagai media massa, televisi seharusnya mampu melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
melakukan seleksi, evaluasi, dan interpretasi terhadap informasi;
sebagai sarana untuk menyampaikan nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya;
sebagai media hiburan.

4. Dampak Televisi : Memprihatinkan
Menurut Wardiman, siaran televisi turut memberikan kontribusi terhadap maraknya kenakalan remaja. Hal tersebut didukung hasil penelitian bahwatayangan film televisi untuk anak-anak lebih banyak menunjukkaan adegan-adegan antisosial bila dibandingkan dengan adegan-adegan prososial.
Pendapat Handiyanto yang menyatakan bahwa media massa sebenarnya hanya menimbulkan efek yang kecil bahkan tidak menimbulkan efek apa pun pada khlayak yang selektif.
§ Kekuatan Televisi : Sarana Belajar
Tayangan televisi yang berupa film, memiliki pengaruh yang kuat pada pandangan anak-anak tentang dunia sosial. Jangka panjang media massa, khususnya televisi akan memberi rangsangan pada anak-anak sekolah untuk mendambakan gaya kehidupan kota yang lebih aktif. Khayalan yang ditimbulkan dari tayangan televisi di antaranya bahwa anak-anak berkeinginanan menjadi bintang terkenal seperti bintang sepak bola, penyanyi yang tenar, menjadi bintang film terkenal. Dari khayalan akan menimbulkan semangat belajar dan bermain yang lebih kreatif jika dibandingkan dengan anak-anak yang tidak tertarik untuk menyaksikan berbagai informasi yang ditayangkan oleh media elektronik televisi.
§ Kelemahan : Dampak Negatif Televisi
Sisi negatif dampak dari media televisi, beberapa bukti menunjukkan bahwa televisi memengaruhi pandangan anak-anak terhadap realitas sosial sangat melimpah. Kekuatan media televise dan film dapat menguntungkan, tetapi juga dapat membahayakan rangsangan emosi dalam situasi yang tidak memiliki konsekuensi dengan media, nyata benar-benar dapat menghilangkan kepekaan perasaan seseorang.
§ Peluang Televisi : Alat Belajar
Media televisi merupakan salah satu sebab mengapa anak-anak begitu mudah terpengaruh oleh pesan-pesan dari televisi. Anak-anak yang masih tergolong pendidikan usia dini menyamakan semua acara televisi dengan kenyataan. Oleh karena itu, kekacauan yang timbul disebabkan mereka tidak dapat membedakan antara realita dan khayalan.
Kekhawatiran sebagian orang tua terhadap anak-anaknya terhadap beberapa tayangan televisi merupakan tantangan untuk penyempurnaan setiap tayangannya. Jika kita simak anak-anak pada tingkat pendidikan usia dini, mereka lebih gemar menonton acara-acara televisi dibandingkan melakukan aktivitas berangkat ke sekolah lebih awal, mempelajari pelajaran yang telah diberikan guru, atau pelajaran yang akan diajarkan.
§ Tantangan ke Depan : Era Global, Era Informasi
Merebaknya televisi swasta, merupakan kemajuan bagi Indonesia, namun tidak demikian bagi kalangan orang tua yang mengharapkan anak-anaknya tidak terkena hasutan-hasutan oleh acara-acara televise yang tidak sesuai dengan keadaan mereka dan yang akhirnya juga memberatkan orang tua. Orang tua juga dapat memberikan pengertian-pengertian informasi yang telah diterima oleh anak-anaknya agar mereka tidak terlalu termakan oleh iklan komersial yang disajikan pihak televisi, yang akan berpengaruh pada perilaku yang negatif.

· ISU KEBIJAKAN PEMBERIAN GELAR AKADEMIK
Bagi seseorang yang telah menempuh dan meraih gelar akademik tertinggi, menjalani proses studi dan penelitian yang dipersyaratkan untuk menyandang gelar akademik tersebut, memang amat memberatkan. Hal ini akan menjadi lebih berarti ketika gelar tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan bagi jerih payah mereka itu. Namun, sekarang ini banyak orang yang tak bertanggung jawab akibat tuntutan dunia yang menggantungkan penilaian pada sertifikat, ijazah, dan gelar.
Dalam menghadapi era pasar bebas yang ditandai oleh adanya tingkat persaingan ketat dalam berbagai bidang antarnegara dan antarinstitut baik di bidang pendidikan maupun di bidang ekonomi dan industri, fenomena mengejar diploma pasti lebih menonjol lagi. Fenomena ini semakin jelas ketika terjadi ketidakefisienan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi di negeri ini.
Bila kita memerhatikan 3 amanat penting dalam Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, maka posisi perguruan tinggi ini sangat strategis sebagai penyedia sumber daya manusia yang andal dan sebagai penopang national competitiveness bangsa. Perguruan tinggi memiliki tujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau professional, mengembangankan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Gelar-gelar akademik yang berhak disandang oleh lulusan perguruan tinggi yang telah memenuhi persyaratan tertentu adalah sarjana, magister, dan doktor.
Gelar akademik di perguruan tinggi dapat dipetakan dalam 4 varian berikut ini :
1. Gelar diperoleh dari perguruan tinggi yang sah, terakreditasi, dan proses yang ditempuh dilakukan dengan benar.
2. Gelar yang diperoleh dari perguruan tinggi yang sah, terakreditasi dan proses yang ditempuh tidak benar.
3. Gelar diperoleh dari perguruan tinggi yang tidak sah, tidak terakreditasi dan proses penempuhannya benar.
4. Gelar diperoleh dari perguruan tinggi yang tidak sah, tidak terakreditasi dan prosespenempuhannya tidak benar.
§ Hambatan : Gelar, Penentu Status Sosial
Hambatan besar dalam membrantas fenomena pembelian gelar akademik adalah sikap dan pandangan masyarakat yang masih begitu kuat bahwa gelar merupakan segala-galanya. Gelar menjadi indikator untuk menentukan tinggi rendahnya status masyarakat. Untuk itu, masyarakat akan berusaha sekuat tenaga serta sebanyak apapun dana yang dibutuhkan untuk mendapatkan gelar yang diinginkan walaupun harus lewat jalan yang tidak halal.
§ Dilihat dari sisi peluang yang memberikan kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat meminimalisasi fenomena gelar akademik ini adalah era pasar bebas. Pada era pasar bebas tersebut tingkat persaingan dapat dikatakan sangat tinggi. Oleh karena itu, jika masyarakat Indonesia berkeinginan untuk masuk dalam pasar bebas tersebut, harus berani bersaing dengan jujur dan penuh percaya diri.
§ Tantangan-tantangan tersebut berkaitan dengan sikap, pendirian, moral, sistem pendidikan nasional yang belum mendukung dan hal lain yang berkaitan dengan pemberian gelar akademik. Era persaingan bebas yang bakal terjadi di tahun-tahun depan menuntut SDM yang berkualitas tinggi agar mampu bersaing dengan tenaga-tenaga asing lainnya baik persaingan di antara negara-negara ASEAN atau masyarakat dunia lainnya. Perubahan sikap ini merupak akibat dari pengaruh kesadaran masyarakat internasional yang menunjukkan betapa pentingnya kualitas manusia itu sendiri.

· MUATAN LOKAL: ISU KRITIS DALAM KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI
Tahun 2004 kurikulum pendidikan nasional yang baru diberlakukan, yaitu kurikulum berbasis kompetensi yang telah di ujicobakan itu dijadikan sebagai pengganti kurikulum pendidikan nasional 1994. dalam kurikulum 2004 muatan local dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk desentralisasi pendidikan. Daerah diberi kewenangan menentukkan sendiri kurikulum sesuai kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.
Muatan lokal bukan suatu mata pelajaran, tetapi lebih merupakan bahan kajian. Artinya, setelah sekolah berkonsultasi dengan instansi induknya, sekolah dapat mengisi muatan lokal dengan beberapa mata pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Jika dibandingkan dengan kurikulum pendidikan 1994, dengan kurikulum berbasis kompetensi, muatan lokal yang menjadi ciri khas kurikulum 1994, akan semakin berpeluang untuk dikembangkan dengan maksimal.
Kurikulum ke depan harus dikembangkan dengan memegang 4pilar pendidikan sebagaimana kesepakatan Dakkar. Pilar-pilar tersebut adalah :
1. belajar untuk mengetahui yakni belajar untuk mendapatkan instrument atau pemahaman.
2. belajar untuk berbuat sehingga mampu bertindak kreatif di lingkungannya.
3. belajar untuk bersama sehingga mampu berperan serta dan bekerja sama dengan orang-orang lain di dalam semua kegiatan manusia;dan
4. belajar untuk menjadi seseorang, sesuatu kemajuan penting yang merupakan kelanjutan dari ketiga hal dia atas.
Kendala utama adalah terbatasnya dana dan sempitnya sumber daya manusia di sector pendidikan dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan kurikulum muatan lokal. Kendala ini mengakibatkan banyaknya penempatan muatan lokal yang hanya berkonsentrasi pada pemberian materi bahasa daerah, bukan mengakomodasi budaya daerah secara keseluruhan.
§ Kekuatan : dari alokasi waktu sampai restrukturisasi
Muatan lokal dalam konstalasi KBK masih mendapat tempat yang strategis.
Hampir di semua daerah telah melaksanakan muatan lokal, baik di tingkat SD,SMP, maupun SMA.
Kewenangan daerah yang luas sebagai implementasi Otonomi Daerah dalam bidang pendidikan, memberikan peluang yang besar bagi institusi pendidikan kabupaten/kota untuk mengembangkan potensi daerah dalam pemberdayaan pendidikan.
Anggaran pendidikan daerah yang besar sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah untuk melokasikan dana pendidikan sebesar 20% APBN, memberi peluang yang besar dalam mengimplementasikan muatan lokal.
§ Kelemahan : dari Kualitas sampai Profesionalitas
Implementasi muatan lokal dalam struktur KBK 2004 dapat dimungkinkan menemui dalam hal tenaga pengajar yang berkualitas baik secara kualitas maupun kuantitas;
Kesiapan bahan pelajaran, buku-buku, sumber, dan media pembelajaran yang memadai;
Lapangan kerja bagi lulusan sekolah masih sangat terbatas, baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga kompetensi siswa tidak dimanfaatkan.
§ Peluang : Persaingan Global
Reformasi pemikiran kea rah peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan nasional yang berwawasan global akan membuka peluang bagi daerah/sekolah untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan kemampuan dan tuntutan kemajuan zaman.
Negara Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan budaya sehingga memerlukan SDM yang berkualitas untuk mengolah dan melestarikannya.
§ Tantangan : Kepedulian Anak Bangsa
nilai-nilai lokal yang luhur akan terhayut terbaa arus peradaban global jika anak-anak bangsa tidak lagi memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai bangsa sendiri akibat tidak dilestarikan melalui pendidikan di sekolah.
Sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa ini akan sia-sia dan tidak bermanfaat bagi bangsa, bahkan akan dinikmati bangsa lain, jika anak-anak bangas ini tidak peduli terhadap kekayaan alam yang melimpah.
Anak-anak akan meninggalkan budaya bangsa ini karena tidak puas dengan iklim hidup yang miskin dan tidak maju.





0 Responses to "Resume Pendidikan"

Poskan Komentar